BPN Kota Bitung Bakal Alihkan Sertifikat Analog ke Sertifikat Elektronik, Simak Ulasannya

BITUNG - Badan Pertanahan kota Bitung kembali berinovasi, siap Menuju Kantor Elektronik sekaligus akan menerapkan Layanan Elektronik bagi Masyarakat pemilik Sertifkat dan pemilik lahan di kota Bitung.

Pengalihan Sertifikat Analog  ke Sertifikat Elektronik, akan mulai di terapkan dan berlakukan setelah Lounching pada 02 Agustus 2024.

Baca juga: Kepakkan Sayap Mitra Kerja, Kalapas Terbuka Nusakambangan sambut Kedatangan Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro

Hal itu di sampaikan Kepala Pertanahan kota Bitung Budi Tarigan SH. MH dalam kegiatan Sosialisasi bersama para Stackholder terkait, PPAT/S bersama para Insan Pers bertempat di Aula Kantor pertanahan Bitung, rabu (31/07/2024)

Dalam penjelasannya bahwa Layanan Elektronik itu akan mulai berlaku setelah Lounching pada 02 Agustus 2024.

Baca juga: Lukisan Dinding Lengkapi Taman Bermain Anak Di Aula Kunjungan Lapas Permisan Nusakambangan

" Kantor Pertanahan Bitung Siap Menuju Kantor Elektronik, dengan merapkan Layanan Sertifikat Elektronik setelah nanti selesai Lounching, " ungkap Tarigan

Untuk Layanan Elektronik ini, lanjutnya sudah berlaku di 33 kantor Wilayab BPN, Hanya dua daerah yaitu Sulawesi Utara dan Papua yang belum menerapkannya.

Baca juga: Petugas Lapas Permisan hadiri Asistensi dan Bimbingan Teknis Digipay serta Pengusulan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan oleh KPPN Cilacap

" Karena itu.  Kantor Pertanahan kota Bitung akan siap menuju Kantor Elektronik yang akan menginplementasikan penerbitan dokumen berbasis elektronik, " terang Tarigan

Adapun tujuannya ungkap Tarigan adalah; 
1. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan pendaftaran tanah

Baca juga: Berikan Pelatihan Psycological First Aid Bagi Walipas, Plt. Kalapas Karanganyar teken Perjanjian Kerjasama dengan IPK Jawa Tengah

2. Menjamin pengeleloaan arsip dan warkah Pertanahan, menjalankan Fungsi Mitigasi atas bencana Alam seperti banjir. Longsor dan gempa bumi,

3. Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke Kantor Pertanahan hingga 80 persen.

Baca juga: WBP Negara Asing Lapas Permisan Nusakambangan Pintar Membatik

4. Mempersempit ruang gerak Mafia tanah dengan digitalisasi dan Layanan elektronik.

5. Menaikan nilsi Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat EoDB Indonesia.
6. Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan transaksi elektronik.

Untuk layanan elektronik, ungkap Tarigan, itu mencakup Alih Media, Pendaftaran pertama kali, Pemeliharaan data pendaftaran Tanah, Pencatatan Perubahan data dan Informasi, Roya, Hak Tanggungan dan Surat keterangan pendaftaran Tanah. 

Dan yang harus disiapkan, Sarana infrastruktur  yang mendukung layanan elektronik seperti Perangkat Komputer dan jaringan Internet yang stabil dan Print cetak Laserjet duplex.

Terkait layanan ini kata Kepala Pertakan dilakukan bertahap, Sosialisasi ke semua pihak, agar masyarakat bisa agar tidak menimbul masalah karena semua layanan nantinya akan beralih ke elektronik dengan melalui sejumlah proses, mulai Alih media kemudian Validasi.

Baca juga: Pelanggan Baru, Perumda Air Minum Dua Sudara Bitung Himbau Dan Ingatkan Ini

" Layanan berbasis elektronik ini keamanannya lebih terjamin. Memudahkan masyarakat. Jika hilang tinggal diprint kembali. Jadi Pasti Aman, " tandasnya.  (AH)