Wawali, Hengky Honandar Pimpin Rakor Bahas Soal Warga Korban Eksekusi

BITUNG - Pemerintah Kota Bitung Gelar rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada warga Girian Indah di lingkungan V Rt 003, Kecamatan Girian yang terdampak eksekusi lahan milik keluarga Batuna, Senin (07/08/2023)

Rapat yang dilaksanakan, di ruang rapat Wakil Walikota yang di pimpin Wawali Hengky Honandar ini,   di hadiri  Dinas Perkim, Pertanahan, Dinas PUTR, Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja, camat Girian, Lurah Girian indah bersama kepala lingkungan V serta ketua RT 003, tim percepatan serta BUMD Bangun Bitung.

Baca juga: Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023

Wawali Hengky menyampaikan Pemerintah Kota Bitung tidak akan masuk ke area persoalan hukum antara warga dengan Keluarga dr Hansie Batuna pemilik lahan Eks HGU Kinaleosan di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian.

Dirinya menyatakan, kehadiran pemerintah di lokasi pasca pengosongan lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Bitung, Rabu 02/08/2023 lalu, tidak lain untuk mendampingi warga yang masih bertahan hingga hari ini.

Baca juga: Muhammad Aras: Kondisi DAS Pangkajene di Kabupaten Pangkep Perlu Penanganan Serius

"Kami tidak akan ikut campur dengan persoalan hukum hingga dilakukan pengosongan lahan. Kami hadir semata untuk menangani dampak sosial akibat pengosongan lahan, Karena di situ ada warga Kota Bitung yang terdampak, maka pemerintah wajib untuk hadir mendampingi agar tidak dianggap terjadi pembiaran, ” ungkapnya

Selain itu di rapat koordinasi juga dibahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah bagi warga yang masih bertahan di lokasi. Baik itu bantuan sementara berupa tenda maupun bahan makanan.

Baca juga: Kunjungi TCEC di Pantai Serangan, I Made Urip: Harus Ada Perhatian Khusus pada Konservasi Penyu

"Dari hari pertama pasca pengosongan lahan, tim dari perintah sudah ada di lokasi mendampingi. Setelah ini akan dilakukan verifikasi data warga yang masih bertahan di lokasi agar  bisa menentukan kebijakan selanjutnya, " ujarnya

Hengky mengatakan, akan ada rapat teknis dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan seperti apa langkah pemerintah kedepan terkait puluhan kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi.

Baca juga: Gerakan Bersih Pantai Bersama Menteri KKP, Amsakar Sampaikan Kondisi Pesisir Batam dan Pembangunan Batam Umumnya

"Intinya, tidak ada pembiaran. Pemerintah sudah hadir mendampingi warga dari awal hingga hari ini, " tandasnya

Diketahui bahwa ada 54 rumah dan 7 pondok yang masuk dalam lahan Eks HGU Kinaleosan milik Keluarga dr Hansie Batuna yang dieksekusi. Dan dari informasi, ada 36 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi dengan dalih tidak memiliki tempat tinggal untuk mengungsi. (AH)

Baca juga: Komisi VII DPR RI Desak Kementerian ESDM Perbaiki Ekosistem Pertimahan